Konsistensi Amien Sunaryadi

Alumni STAN bukan hanya Gayus Tambunan. Layaknya barang produksi, ada produk gagal, dan ada produk yang berhasil. Satu diantaranya alumni STAN yang tetap konsisten dengan idealismenya. Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007

Gandrung membongkar pelbagai skandal, ia terlibat pengungkapan kasus korupsi kelas kakap. Di puncak prestasinya, Amien Sunaryadi malah terpental dari Komisi Pemberantasan Korupsi. CERITA ini terjadi pada Ramadan, tahun Masehi 1983. 

Ketika itu pemimpin Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sedang gundah: soal ujian bocor ke sejumlah mahasiswa. Tak jelas siapa pelaku pembocoran itu. Lalu, diutuslah seorang asisten dosen melakukan investigasi. Sang asisten lalu merancang investigasi berjenjang. Ditelusurinya lapisan terbawah sekolah itu: dari mulai pesuruh sekolah sampai dosen senior. Dari tukang sapu sampai mahasiswa.

Teknik investigasinya tak istimewa: saban sahur hingga menjelang imsak, asisten dosen itu mewawancarai pelbagai orang di warung makan. Berhari-hari, informasi sedikit demi sedikit dikumpulkan. Dari berbagai cerita, akhirnya diketahui bahwa jual-beli soal dilakukan sebuah jaringan yang rapi. Motornya sejumlah mahasiswa senior.

Berbekal sejumlah fakta dan kesaksian, si asisten itu menemui mahasiswa senior itu. Dari mereka diperoleh kabar bahwa kejahatan itu diotaki oleh tiga mahasiswa senior. Sejumlah pegawai kampus juga terlibat karena menjual soal kepada mahasiswa. Terhadap mereka yang bersalah, petinggi kampus menjatuhkan sanksi. Sang asisten jadi pahlawan. Dosen muda itu adalah Amien Sunaryadi—pria berambut tipis, sedikit pemalu, yang 24 tahun kemudian menyala namanya di dunia pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003–2007) itu adalah salah satu juru kunci di balik terungkapnya sejumlah kasus korupsi raksasa di Indonesia.

Ia, misalnya, adalah otak penyergapan anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W. Kusumah, saat berusaha menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Ia pula aktor di balik pengungkapan korupsi Direktur Badan Urusan Logistik, Widjanarko Puspoyo (lihat ”Intel di Kamar 607”). l l l LAHIR di Malang 47 tahun silam, Amien semula ingin bekerja di kantor audit Pemerintah Daerah Papua. Persiapan sudah dilakukan: dari cek kesehatan sampai membeli celana jins di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tapi petinggi kampus merayunya duduk di kursi asisten dosen. Ia manut: cita-cita berkarier di ujung timur Indonesia itu ia lepas.

Efektifitas Peningkatan Renumerasi di Kementrian Keuangan

Berikut kami sunting dari rubrik Suara Pembaca di www.detik.com

Jakarta – September 2000, seorang pegawai Ditjen Pajak di Jakarta dimutasikan dari Bagian Pemeriksaan ke Bagian Tata Usaha. Alasan utamanya karena dia sering kali tidak mau “berkompromi” atas hasil pemeriksaannya.Pegawai tersebut adalah seorang Akuntan lulusan DIII STAN dan S1 Universitas Indonesia dengan predikat Cum Laude. Satu bulan kemudian dia mundur dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk selanjutnya bekerja di salah satu perusahaan multinasional terkemuka.  

Merebaknya Kasus Gayus Tambunan ditanggapi oleh sebagian politisi DPR dan pengamat dengan usulan pencabutan renumerasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya Ditjen Pajak. Hal ini karena renumerasi dinilai tidak efektif mencegah korupsi. Kegeraman masyarakat terhadap markus pajak yang disuarakan oleh politisi DPR tersebut adalah hal yang dapat dipahami. Namun demikian apakah pencabutan renumerasi Kemenkeu yang merupakan salah satu elemen dalam reformasi birokrasi merupakan solusi yang tepat atau sekedar usulan emosional belaka? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas Program Reformasi Birokrasi dilihat dari sisi peningkatan pelayanan kepada publik, serta dari sisi peningkatan penerimaan Negara.  

Peningkatan Pelayanan Publik

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan upaya reformasi yang dilakukan oleh Kemenkeu seolah dikerdilkan apabila hanya dikaitkan dengan pemberian remunerasi. Padahal inti dari program reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik,  dan meningkatkannya secara terus menerus. Reformasi yang dirintis sejak akhir tahun 2002, melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, secara obyektif sudah menunjukkan hasil. 

 

Penelitian Universitas Indonesia pada akhir 2007 menunjukkan bahwa mayoritas responden (63,6%) menyatakan puas atas pelayanan Kemenkeu setelah dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi. Survey AC Nielsen (2005), menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen (IQ Index) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar yang  sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata-rata tingkat kepuasan pelayanan publik secara nasional sebesar 75. 

Konsultan Hay Group yang juga meneliti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan Kemenkeu, dengan fokus pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai di Tanjung Priok dan Batam, ternyata memperoleh hasil senada dengan penelitian UI dan AC Nielsen.

Peningkatan Penerimaan Negara

Berdasarkan Keppres No 15 Tahun 1971, tujuan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Departemen Keuangan antara lain untuk peningkatan dan pengamanan penerimaan dan pengeluaran negara, serta usaha preventif  untuk menekan terjadinya penyimpangan.  

 

Dilihat dari sisi penerimaan pajak, dari tahun 2004 hingga 2008, realisasi penerimaan pajak melonjak lebih dua kali lipatnya, yaitu dari Rp 238,98 triliun menjadi sebesar Rp 571,2 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran renumerasi Kementerian Keuangan sekitar Rp 5 triliun per tahun, hasil tersebut cukup sepadan.Data ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berhasil meningkatkan penerimaan negara. Saat ini, sekitar 70% pendapatan negara dalam APBN berasal dari penerimaan pajak.  

Selain itu, reformasi birokrasi telah memberikan kontribusi positif pada upaya pemberantasan korupsi di Indoneisa. Survei Transparency International (2009) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia memperoleh skor 2.8 berada di urutan 111 diantara 180 negara. Nilai IPK Indonesia meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir. Dari 1,9 pada 2003, menjadi 2,0 pada tahun 2004 dan naik menjadi 2,2 pada tahun 2005. Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kontributor utama peningkatan skor Indonesia adalah reformasi di Departemen Keuangan serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi akan lebih cepat apabila semua lembaga pemerintahan menerapkan reformasi seperti yang dilakukan Sri Mulyani di Kemenkeu. Sejak menduduki jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah memberikan sanksi kepada sekitar 1,961 pegawai (sampai dengan Agustus 2009), di mana hampir setengahnya terkait dengan tindakan korupsi.  

Mencegah Munculnya “Gayus” yang Lain Di tengah appresiasi pihak dalam dan luar negeri atas upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu, kasus Gayus menunjukkan bahwa masih ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan  untuk melakukan tindakan korupsi. Celah-celah ini tentunya tidak dapat ditutupi hanya dengan cara pencabutan renumerasi. 

Pencabutan renumerasi ini justru dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Antara lain menyediakan justifikasi bagi aparat yang “nakal” untuk korupsi serta membuka jalan kepada aparat yang “jujur” untuk keluar dari PNS. 

Mengacu pada riset Donald Cressey (1950) tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fraud terdapat tiga faktor utama yang harus ditangkal untuk memitigasi risiko fraud. Yaitu adanya motif/ tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Pencabutan renumerasi atau menggaji aparat dengan murah sama saja dengan menyediakan motif sekaligus pembenaran untuk melakukan korupsi. Kembali kepada kisah aparat pajak yang disinggung di awal tulisan, walaupun tidak

ada data empirisnya, sebelum reformasi birokrasi dijalankan, sangat mudah ditemui pegawai Kemenkeu, terutama “Anak STAN”, yang mengundurkan diri sebagai PNS. Alasan utama meraka adalah lingkungan kerja yang tidak “kondusif”. Pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni. 

Dengan modal seperti itu, orang-orang relatif mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih memadai. Eksodus PNS ini sempat menimbulkan kekhawatiran apabila para aparat “jujur” ini keluar semua, maka yang tinggal kemungkinan adalah aparat yang “nakal” atau “tidak laku” di tempat lain. Apa kata dunia?  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencabutan renumerasi bukanlah jawaban yang tepat untuk mencegah munculnya “Gayus” yang lain. Pembenahan proses bisnis, sistem pengawasan, peningkatan mutu SDM, serta penerapan reward and punishment yang lebih tegas adalah langkah yang jauh lebih efektif. Kasus Gayus harus dijadikan cambuk bagi jajaran Kementerian Keuangan untuk memperbaiki implementasi reformasi birokrasi. Serta merangkul kembali kepercayaan masyarakat.  

Deni Ridwan
2/12 Empire Street Footscray Melbourne
kangdeni@yahoo.com
0433315374 

Penulis adalah PhD student di Victoria University-Australia, pegawai Kementerian Keuangan, dan suami dari mantan pegawai DJP yang disinggung di awal tulisan ini. 

Sumber Berita

Gairah USD 3.000 per Kapita

Sebuah Tulisan dari Rhenald Kasali (lagi) dari Koran Sindo, menarik untuk disimak. Selamat membaca! :)


DENGAN produk domestik bruto (PDB) USD 700 miliar akhir tahun ini, ekonom senior Cyrillus Harinowo memberi tahu kita, income bangsa Indonesia akan menjadi USD 3.000 per kapita. Dengan pendapatan seperti itu,menurutnya, akan terjadi gelombang perubahan gaya hidup. Seperti apakah perubahan gaya hidup tersebut?


Gaya Hidup

Cut off USD3.000 adalah sebuah batas angka. Tentu saja tidak berarti semua orang akan berada di atas USD3.000. Sebagian orang sudah lebih dulu menembus angka itu dan sebagian lain masih banyak yang berada di bawahnya. Tetapi, begitu angka per kapita tertembus, biasanya perilaku konsumsi suatu bangsa akan tertarik menuju perilaku rata-rata per kapita itu.

Seperti apa gaya hidup dengan pendapatan per kapita sebesar itu? Kalau setiap orang dalam suatu keluarga memperoleh income USD3.000, dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang, maka family income-nya menjadi USD12.000. Family income seperti ini biasanya didapat dari double income (suami-istri), ditambah penghasilan lain-lain seperti usaha rumahan, bunga bank, uang hasil kontrakan rumah, atau penghasilan tambahan lain. Di daerah perkotaan, para pekerja tentu sulit mendapatkan income sebesar itu dari gaji saja.

Mereka umumnya harus bekerja keras dengan berbagai aktivitas tambahan, mulai dari memberi kuliah di perguruan tinggi atau tempat kursus, menarik ojek/taksi, memberi les tambahan pada murid-murid sekolah, terlibat dalam bisnis MLM, dan lain sebagainya. Dengan beragam aktivitas dan pendapatan sebesar itu, biasanya orang mulai berani mengambil kredit. Dalam perekonomian, konsumsi yang dibiayai dari kredit sama dengan membiayai konsumsi hari ini dengan penghasilan hari esok. Maka persepsi mengenai ekonomi hari esok menjadi penting. Bila masyarakat percaya kehidupan akan membaik di hari esok, maka dia akan lebih optimistis dan lebih berani berutang.

Daripada menghabiskan Rp3 juta untuk biaya transportasi setiap bulan, lebih baik membeli apartemen di pusat kota yang uang cicilannya Rp6 juta dan dapat digunakan hari ini. Demikian pula dengan kepemilikan mobil dan motor. Masyarakat yang optimistis akan mengonsumsikan uangnya lebih cepat, baik dengan tunai maupun kredit. Mereka juga akan mulai kebiasaan-kebiasaan baru sebagai cerminan dari upaya kompensasi terhadap kerja keras yang dilakukan. Makan bersama keluarga atau kerabat di luar rumah seminggu sekali atau dua kali.

Mengajak anak menikmati hiburan yang lebih berkualitas, membeli bacaan-bacaan atau sekolah yang berkualitas, berlibur yang lebih jauh dengan transportasi yang lebih baik dan lebih sejuk, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan habit atau budaya berkomunitas yang sangat kental dalam masyarakat Indonesia, maka tidak mengherankan bila bagian terbesar konsumen kita melahap gadget-gadget telekomunikasi yang dilengkapi kamera dan akses pada situs-situs jejaring sosial. Dewasa ini diperkirakan sudah ada 180 juta alat komunikasi yang tersebar di masyarakat dan 70% di antaranya adalah mobile digital phone.

Tidak mengherankan bila 50% usaha warnet dewasa ini gulung tikar karena konsumen Indonesia sudah bisa membuka Facebook atau mengakses jejaring sosial langsung dari ponsel masing-masing. Tidak mengherankan pula bila pengguna situs Facebook ketiga terbesar dari total 500 juta dunia, ada di Indonesia. Tidak mengherankan pula bila tingkat penetrasi tertinggi pada twitter di dunia berasal dari Indonesia.

Under Progress

Harus diakui, masih banyak golongan masyarakat yang berada jauh di bawah penghasilan sebesar itu. Lebih dari 80% komunitas yang ditangani Rumah Perubahan di kawasan Jati Murni, Bekasi, terdiri atas kalangan under progress. Inilah kalangan yang hidup ekonominya sulit untuk naik kelas. Mereka terdiri atas keluarga-keluarga dengan penghasilan tunggal berkisar antara Rp20.000–50.000 per hari. Profesi orang tua biasanya tukang ojek, buruh bangunan, tukang sate, atau usaha informal lain. Mereka tidak memasukkan anak-anaknya ke taman kanakkanak (TK), kecuali bila ada yang memberi kesempatan.

We are human

bangunlah..

Sudah bukan waktunya lagi meringkuk manja dibawah ketiak orangtua... sudah terlalu lama kamu seperti itu, dan sekarang waktunya kamu bangkit dengan kaki sendiri.. lelah sudah mata ini melihat anak manja dengan semua ketakutannya akan dunia... ataukah aku tinggalkan saja?? dunia ini luas.. jelajahi, dan ambil pelajaran dari sana.. 

Pak Baharuddin Lopa dan Kita sama2 PNS, tapi...

Baharuddin Lopa, alias Barlop, demikian pendekar hukum itu biasa dipanggil, lahir di rumah panggung berukuran kurang lebih 9 x 11 meter, di Dusun Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935. Rumah itu sampai sekarang masih kelihatan sederhana untuk ukuran keluarga seorang mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung. Ibunda pria perokok berat ini bernama Samarinah. Di rumah yang sama juga lahir seorang bekas menteri, Basri Hasanuddin. Lopa dan Basri punya hubungan darah sepupu satu.

Dalam usia 25, Baharuddin Lopa, sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ia, ketika itu, gigih menentang Andi Selle, Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Ketika menjabat Jaksa Tinggi Makassar, ia memburu seorang koruptor kakap, akibatnya ia masuk kotak, hanya menjadi penasihat menteri. Ia pernah memburu kasus mantan Presiden Soeharto dengan mendatangi teman-temannya di Kejaksaan Agung, di saat ia menjabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Lopa menanyakan kemajuan proses perkara Pak Harto. Memang akhirnya kasus Pak Harto diajukan ke pengadilan, meskipun hakim gagal mengadilinya karena kendala kesehatan.

Berikut Kisah Inspiratif Baharuddin Lopa, seperti yang saya sadur dari forum Shalahuddin..
Selamat Membaca!

----oo0oo----

09 Juli 2001

Cermin Lopa buat Pejabat Republik

SUNGGUH mulia Tuhan memperlakukan Prof. Dr. Haji Baharuddin Lopa. Ia dipanggil sang Pencipta pada Rabu dini hari pekan lalu, tak berapa lama setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kepercayaan Islam meyakini, begitu seseorang selesai menjalankan ibadah itu, ia putih bersih dari dosa, sebersih bayi yang baru lahir.

Jumat pekan lalu, ketika prosesi pemakaman berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemuliaan yang lain didapatnya: ia diberi Bintang Mahaputra oleh Presiden Abdurrahman Wahid-penghargaan tertinggi untuk jasanya kepada Republik. Orang akan mengenang makamnya sebagai sebuah monumen tentang pergulatan negeri ini membebaskan dirinya dari belitan korupsi. Penegak hukum tanpa kompromi yang luar biasa bersih itu terbaring di liang nomor 100. Di sebelahnya ada Ibnu Sutowo, bekas Direktur Utama Pertamina, tokoh yang mengingatkan rakyat akan megakorupsi di perusahaan minyak negara yang nyaris menenggelamkan RI.

Kematiannya diratapi banyak orang. Bendera-bendera diturunkan setengah tiang. Skala liputan media tentangnya hanya bisa ditandingi peristiwa meninggalnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Tien Soeharto. Rabu dini hari pekan lalu-sehari setelah penyumbatan jantung merenggut jiwanya di Rumah Sakit Al-Hamadi, Riyadh, Arab Saudi. Riuh lelang ikan di Paotere, Makassar, digantikan cerita duka para nelayan tentang kepergiannya.

Baru dilantik 1 Juni kemarin sebagai Jaksa Agung, putra Mandar kelahiran Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 ini menjadi tumpuan harapan banyak kalangan untuk menegakkan hukum yang lama terkulai. Keraguan sementara orang bahwa pengangkatannya cuma didasari kepentingan politik Presiden Abdurrahman dijawabnya dengan kerja keras. Langsung tancap gas, ia memacu dirinya kelewat keras di usianya yang sudah 66 tahun. Tiap hari, ia masuk kantor pukul 08.00 dan pulang ke rumah pukul 16.00. Tapi ini cuma untuk tidur sore. Katanya, supaya malam hari ia bisa melek bekerja lagi. Pukul 19.30, ia kembali ke kantornya sampai larut malam. Kadang sampai pukul dua dini hari.

Pribadinya yang sederhana mewakili kerinduan banyak orang akan kehadiran pejabat bersih, yang makin langka di negeri keempat paling korup di dunia ini.

Tak seperti para petinggi Republik yang tiba-tiba saja kebanjiran "hibah" semasa menjabat, Lopa mesti menabung sen demi sen gajinya untuk merenovasi rumah sederhananya di pinggiran Kota Makassar, di Jalan Merdeka 4. Salah satu tabungannya adalah sebuah celengan berisi uang receh. Abraham Samad, pengacara Ketua Komite Antikorupsi Sulawesi Selatan, bercerita pernah melihat Lopa membuka sejumlah celengannya. Ternyata uang itu belum cukup untuk membeli balok kayu dan batu. "Terpaksa pembangunan rumahnya ditunda dulu," tuturnya mengenang. Padahal, ketika itu Lopa telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Lapas).

Selain dari gaji, ia punya mata pencaharian lain. Bukan menjadi konsultan atau komisaris perusahaan konglomerat, melainkan membuka wartel dengan lima bilik telepon dan penyewaan playstation di samping rumahnya di Pondokbambu, Jakarta. Ia juga rajin menulis kolom di berbagai majalah dan harian. Ia terang-terangan mengakui, itu caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri.

Tiga minggu lalu, ia menelepon redaksi majalah ini, menanyakan kolom yang ia kirim tapi belum dimuat TEMPO. Redaksi memang nyaris menolak kolom itu. Alasan kami, kolom itu aneh, Lopa tiba-tiba menulis soal narkoba. Isinya juga biasa saja. Kami bisa saja menolaknya, tapi kami tahu persis Lopa sering perlu uang untuk bertahan dengan kejujurannya. Akhirnya, redaksi sepakat menugasi redaktur kolom mewawancarai Lopa dan menambah "kedalaman" kolom itu. Jumat siang, 15 Juni, justru ia yang menelepon kami. "Apa yang mau kau tanyakan?" katanya. Lalu, wawancara berlangsung setengah jam dengan redaktur kolom Diah Purnomowati. "Nah, kau tambah-tambah sendirilah," katanya waktu itu. Kolom narkoba itu kami muat di edisi 17, akhir Juni lalu. Ketika reporter TEMPO Setiyardi mendatanginya untuk wawancara setelah kejadian itu, Lopa punya penjelasan menarik mengapa ia mendadak menulis narkoba: "Biar orang tahu Jaksa Agung juga paham soal-soal anak muda." Ternyata, itulah kolom terakhirnya.

Honor ratusan ribu dari menulis kolom inilah yang sering diandalkannya untuk memperbaiki ini dan itu di rumahnya. Di tempat tinggalnya itu, listrik sering anjlok dan padam kalau setrika, TV, dan kulkas dinyalakan bersama-sama.

Reporter Setiyardi punya pengalaman unik. Tepat sehari setelah Lopa dilantik sebagai Menteri Kehakiman, Koran Tempo membuat karikatur dirinya di rubrik Portal-karikatur di pojok kiri bawah Koran Tempo. Dalam karikatur itu digambarkan Lopa bagai gladiator yang siap menusuk lawannya, cuma pedangnya bengkok dan mengerut. Sebuah sindiran yang "kena" untuk melukiskan kekhawatiran orang bahwa ia "dipasang" Presiden Abdurrahman sebagai alat politik kekuasaan. Karikatur itu mengadopsi gaya (dan busana Romawi) aktor Russel Crowe dalam film Gladiator. Nah, begitu Setiyardi datang ke rumah Lopa, sang tuan rumah bertanya dengan wajah kencang, "Siapa yang gambar saya begini?" Setiyardi agak gugup, ia khawatir Lopa marah dan wawancara gagal. Maka, ia menjawab, "Wah, itu teman-teman di koran, Pak." Ternyata, Lopa malah bilang, "Ini bagus sekali. Tolong kau bikin besar buat saya, baru kau boleh wawancara." Desainer Koran Tempo akhirnya mencetak karikatur itu dalam ukuran besar dan membingkainya. Sampai sekarang, karikatur Koran Tempo Edisi 4 April 2001 itu terpajang di ruang tengah rumahnya.

Mencegah tekanan darah rendah

Sudah beberapa hari ini sepertinya badan agak kurang fit, gampang capek, kalau mau berubah posisi duduk mulai pusing-pusing, ditambah bikin laporan... makin pusing deh.. (padahal kerjaan ga banyak..)
Sesegera mungkin saya periksa ke dokter umum, dan seperti yang saya duga, hipotensi alias tekanan darah rendah.. 90/60 mmHg.. setelah googling kesana kemari, baru saya tahu, katanya tensi darah 90/60 itu ambang rendah.
Okelah, saat itu juga saya putuskan untuk hidup sehat dan mulai introspeksi asupan gizi sebelumnya. Menurut mbah google.com, penderita hipotensi ada kemungkian besar sering kambuh. Nah, untuk pencegahannya ada banyak cara, dan sebagian besar ini berkaitan dengan asupan makanan dan minuman.

1. Minum air putih yang banyak 8 gelas sampai 10 gelas sehari. sesekali mimun kopi agar memicu degup jantung sehingga tekanan darah akan meningkat -- minum kopi hampir tiap hari, harusnya malah jadi tekanan darah tinggi yak?? tapi kok malah darah rendah... oooh iya, minum air putihnya yang kurang... ^___^ 
2. Mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung kadar garam -- mmm.. ini maksudnya yang asin-asin apa ya?? waduuu.. tak suka saya.. gimana nih.. mm diskip aja ya yg ini..
3. Berolah raga secara teratur minimal 30 menit setiap pagi, minimal 3 kali seminggu.. -- mm.. gimana ya.. senam jumat aja jarang.. paling sering jalan2 sore abis kerja.. jalan2 ke mall.. heehe.. ini juga kali penyebabnya ya.. yupp mulai sekarang harus mulai olahragaaaaa jumaat...
4. Sarapan pagi,  -- mm.. udah mulai rajin sekarang.. 
5. Tidur yang cukup -- paling malem jam 11 lah sekarang ini.. lumayan ada waktu 6 jam buat tidur.. udah cukup kan?
6. Makan daging kambing (sate kambing, gulai kambing) -- hueks, kambing itu bau terkadang walopun udah dimasak.. apalagi sate kambing, kebanyakan kayak bukan dagingnya.. yah tapi demi hidup sehat, aye jabanin daah

Semoga

Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010

 "Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil 'Marsilam', selalu pakai 'pak', dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini saya panggil Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih atas...... (tepuk tangan)

Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan.

Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal. Dan pasti neolib itu (disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang kebijakan publik dan etika publik.

Yang kedua, meskipun tadi mas Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau tadi disebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu (tepuk tangan). Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak sesuai dengan amanat pada hari ini.

Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu.

Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik.

Disitu letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang menjadi MC, tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok.

Tony Sly

 Download Link : Tony Sly and Joey Cape - Accoustic
Download Link : Tony Sly - Via Munich

 Tony Sly was a frontman of a punk rock-band, NUFAN (No Use For A Name). It come from California, USA with Chris Dodge (guitar), Steve Papoutsis (bass), Rory Koff (drums), and Tony Sly (vocals), was formed in 1987.

On 2004, Tony Sly together with Joey Cape, two of the best songwriter in punk, released a debut album "Accoustic". Once you hear one of their song, you will eager to hear the rest of their album. Pick this album, and I promise you will not be dissapointed. This album is a masterpiece.

Tony Sly, proves that he is comfortable working in the mellow indie rock genre on his solo CD “12 Song Program.” He is not just comfortable working with this softer music, he is comfortable working with all of it’s sounds and tones and moves between these with ease. With solid vocal and strong instrumental, Sly serves a simple and pretty album. It has almost sounds like a country song. It is a quiet romantic, meaningful, and provoke thought that it's more than just being beautiful.
Listen this song "Via Munich", you'll get what I tell you about beautiful and meaningful..